Hidup Segan Mati Tak Mau

Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha didirikan dengan tujuan baik: meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi, alih-alih memberi keunt...

Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha didirikan dengan tujuan baik: meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi, alih-alih memberi keuntungan, perusahaan milik Pemerintah Daerah Kalimantan Barat ini justru selalu merugi. Menjadi parasit selama bertahun-tahun.

Usaha fotokopi itu hanya menempati sebuah ruangan sempit di Jalan A Yani Pontianak. Di dalamnya hanya ada sebuah mesin fotokopi, satu lemari kaca, dua buah meja, dan satu rak tempat menyimpan kertas. Rian, karyawan satu-satunya di tempat fotokopian itu, sedang mengotak-atik mesin fotokopi. Hasil kerja mesin itu kurang memuaskannya. Selain tak begitu terang, ada garis hitam pada kertas fotokopian. “Maaf bang, fotokopiannya jelek. Maklum mesin tua,” ujarnya pada seorang pria yang tengah menunggu hasil fotokopian itu.

Usaha fotokopi ini merupakan satu diantara bidang usaha Perusahaan daerah Aneka Usaha saat ini. Meski tak besar, usaha inilah yang menjadi salah satu sumber pemasukan bagi perusda yang digunakan untuk menutup biaya operasional sehari-hari seperti listrik, air, dan lain-lain.

Ruangan tempat fotokopian ini menyatu dengan kantor Perusda Aneka Usaha. Ini bangunan yang tak seberapa luas. Warna cat dindingnya sudah tampak kusam. Kaca-kaca pintu dan jendela yang berwarna hitam membuat aktivitas manusia di dalamnya tak terlihat dari luar.

Siang itu kantor Perusda tampak sepi. Tak akvitas yang cukup berarti di sana. Maklum, kantor ini hanya diisi 5 orang karyawan. Para direktur yang berjumlah 3 orang menempati ruangan masing-masing. Paulus Florus, Direktur Utama Perusda, menempati sebuah ruangan paling depan. Kantor ini berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

Kantor sebelumnya yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Abdurahman sudah rata dengan tanah. Lapuk dan roboh. Perusahaan ini tak memiliki uang untuk membangun kantor yang baru. Dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan kantor Perusda tampaknya masih akan sulit terlaksana.

Ibarat hidup segan mati tak mau. Begitulah kondisi perusahaan daerah (Perusda) Aneka Usaha saat ini. Dari penelusuran dokumen diketahui bahwa selama bertahun-tahun perusahaan ini terus merugi. Bayangkan saja, sejak berdiri kerugian komulatif perusahaan ini telah mencapai 5,2 Milyar. Jauh melampaui modal perusahaan yang hanya sebesar 334,6 juta rupiah.

Tahun 2010 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pada perusahaan ini. Ini kali pertama Perusda diaudit oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Perusda Aneka dalam kondisi “sakit”.

BPK menyimpulkan bahwa perusahaan pelat merah ini tidak dikelola secara sehat, efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan perusahaan ini mengalami stagnasi usaha, hutang bank yang sangat besar, dan akumulasi kerugian yang tak tertanggulangi. Perusahaan ini juga belum merancang dan menetapkan standar operating prosedur (SOP) atas pengelolaan aset untuk operasional perusahaan, serta pengamanan dan pemeliharaan aset.

Padahal Perusda Aneka usaha adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain itu, perusahaan ini juga diharapkan mampu mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah.

Perusda Aneka Usaha merupakan penggabungan 3 perusahaan daerah, yakni Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma, dan Mandau Darma. Secara yuridis, perusahaan ini dibentuk pada 1988, tetapi secara operasional baru berjalan pada 1996.

Bidang usaha perusda terbagi ke dalam beberapa divisi. Divisi I yakni usaha percetakan, toko buku, alat tulis kantor, pengadaan barang dan jas, konveksi, dan cleaning service. Divisi II yakni usaha angkutan, galangan kapal, dan perbengkelan. Divisi III yakni usaha konstruksi dan perumahan. Divisi IV yakni industri dan perdagangan. Terakhir, divisi V yakni usaha pertanian dan kehutanan.

Sejak 2003 sampai dengan 2009, perusda telah mengalami penurunan usaha yang sangat berarti. Pada 2010 perusda sudah tak memiliki usaha pokok (core bussiness) yang mampu memberikan pendapatan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan selain usaha penjualan tiket dan fotokopi. Sejumlah usaha yang pernah dijalankan oleh perusda seperti usaha galangan kapal, cleaning service, dan perbengkelan sudah lama tak berjalan.

Perusda hanya memperoleh pendapatan dari fee dari kerjasama operasional dengan perusahaan lain. Kerjasama operasional dilakukan dengan sejumlah perusahaan di Kota Pontianak seperti PT Mekar Argajasa Manunggal dan CV Zanzibar Raya selama 3 tahun pada 2003 hingga 2006.

Hak pengelolaan usaha yang diberikan pada PT Mekar meliputi usaha percetakan, cleaning service, pengadaan alat tulis kantor, dan meubelir kantor. Sementara pada CV Zanzibar Raya kerjasama yang dilakukan adalah berupa pengelolaan atas Armada berupa kapal tongkang atau pontoon, tug boat, dll. 

Namun kerjasama tersebut tidak memberikan kontribusi optimal sesuai dengan perjanjian. Perusahaan yang bermitra dengan perusda menunggak setoran fee pada Perusda sebesar 1,7 milyar rupiah.

Berbagai “penyakit” ini telah lama  diidap perusahaan pelat merah ini. Berbagai resep “obat” sering dicoba, tetapi hasilnya tetap tak memuaskan. Bahkan ketika perusahaan ini mendapatkan suntikan modal dari pemerintah daerah Kalimantan Barat sebesar 5 Milyar pada 2011 lalu, perusahaan ini tetap lesu darah.

Upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Perusda kini ada di pundak Paulus Florus. Dia adalah direktur utama perusda saat ini. Saat pemilu gubernur berlangsung pada 2007 lalu, Paulus Florus menjadi tim sukses Cornelis. Cornelis kemudian terpilih sebagai gubernur Kalimantan Barat. 

Ketika ditanya soal pengangkatannya sebagai direktur utama Perusda, Florus mengatakan, “Saya diminta menangani Perusda secara profesional.” Paulus Florus berlatar belakang sebagai pegiat ekonomi di Credit Union, sebuah lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil. Credit Union kini berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kalimantan Barat.

Namun setelah menjabat selama 3 tahun belum ada tanda-tanda bahwa kondisi perusda akan membaik. Florus tampaknya sadar kemampuannya ternyata tidak sebanding dengan beratnya masalah dihadapi perusda. “Saat saya naik itu Perusda rugi 5 miliar. Utang bank 7 miliar. Jadi beban yang saya tanggung 12 milliar,” ujar Florus. “Saya ini hanya cuci piring.”

Kerugian yang diderita Perusda jauh melebihi nilai penyertaan modal yang diberikan pemerintah, yakni 5 miliar. Karena itu Florus tak lagi berfikir bagaimana perusahaan bisa mendapatkan untung. “Fokus sekarang adalah melunasi utang-utang perusda,” tegas Florus. “Semua hutang menjadi nol saja itu sudah membanggakan,” ujarnya. 

Untuk memangkas utang, Perusda menjual sebidang tanah yang merupakan aset perusda di Jalan Adisucipto senilai 3 miliar. Tanah ini digunakan untuk membayar utang di sejumlah bank, seperti Bank Mandiri.

Direktur Teknik dan Pemasaran Perusda, Suryansyah mengatakan ketika direksi saat ini dilantik pada 2009 lalu, perusahaan ini memang sudah kolaps. Saat itu muncul sejumlah opsi yakni: dibubarkan, diubah jadi perseroan terbatas, atau tetap dibiarkan berjalan.

“Kalau mau dibubarkan silahkan proses. Tapi itu tidak gampang. Kondisi Perusda masih acak-acakan. Kalau mau diteruskan harus disuntik modal,” ujar Suryansyah. Pada akhirnya opsi ketiga yang diambil.

Pada rancangan awal direksi Perusda mengajukan modal dasar sebesar 1 triliun rupiah. Tetapi nilainya menyusut menjadi 500 miliar setelah digodok di pemerintah provinsi. “Kemudian ketika dibahas oleh dewan nilainya turun lagi sampai 50 Milyar. Kita berjuang saat itu. Janganlah 50 Miliar. Tapi akhirnya malah cuma turun 5 milyar,” cerita Suryansyah dengan suara keras. 

”Kedudukan kita kan pelat merah. Masak dikasih modal kayak UKM. Mau bermain tinggi juga gak bisa, mau main rendah juga performa kita dipandang rendah,” keluh Suryansyah.

Menurut Florus, sulit untuk mendapatkan keuntungan besar jika modalnya kecil. “Lebih kecil dari nilai utang,” ujar Florus. “Sekarang kami harus mengubah semua atau merancang ulang core bisnis yang akan dikerjakan,” tambah Florus.

Menurut Suryansyah, pada rancangan awalnya, perusda hendak mengembangkan usaha perkebunan dan pertambangan. Dua hal ini merupakan potensi unggulan di Kalbar. Usaha perkebunan yang saat ini berkembang adalah kelapa sawit. Kalbar juga memiliki potensi pertambangan seperti bauksit dan minyak bumi.

“Untuk mengolah 1.000 hektar kebun kelapa sawit saja misalnya kita butuh modal sekitar Rp40 miliar. Kalau 5.000 hektar kan sudah butuh Rp200 miliar. Sementara penyertaan modal kita hanya 5 milyar. Bagaimana mengaturnya?” ujar Suryansyah.

Kini, Perusda fokus pada usaha agribisnis dan properti. Usaha agribisnis yang direncanakan adalah penanaman ubi kayu sebagai bahan pembuatan etanol. Sedangkan properti adalah dengan mendirikan rumah toko atau Ruko yang nantinya akan dijual. Keduanya masih belum berjalan.

“Properti kami masih mengajukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Sementara agribisnis, kami masih melakukan perencanaan untuk penanaman bibit,” ujar Suryansyah.

Dana setoran modal sebesar 5 miliar baru bisa dipergunakan pada awal 2012 karena baru dicairkan pada akhir 2011. “Kami baru bisa bekerja awal tahun kemaren.”

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Izhar Assyuri mengatakan, setoran modal yang disetujui sebesar 5 miliar merupakan suplemen saja bagi Perusda. “Paling tidak perusda saat  ini memperbaiki beban-beban mereka, seperti utang dll. Anggap saja 5 miliar itu starting poin. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan itu, maka kami akan meninjau kembali,” ujar Syarif Izhar Assyuri di kantornya. 

Intinya, menurut Izhar, kebanyakan anggota dewan memang masih sepenuhnya percaya bahwa Perusda mampu mengembalikan modal dan memberikan keuntungan. Karena itu mereka belum berkeyakinan untuk memberikan modal yang besar bagi Perusda.

“Ada kemungkinan kami akan memberikan penyertaan modal di waktu mendatang.

Tapi bila tahun pertama setelah dievaluasi tidak memberikan hasil yang signifikan maka kami ada evaluasi kembali,” tambah Izhar.

Perusda menerima 4 kali penyertaan modal dari pemerintah daerah. Yakni sebesar Rp 1 miliar pada 1988. Selanjutnya sebesar Rp 2, 2 miliar pada pemerintah Gubernur Aspar Aswin pada 2002. Dan Rp 1, 2 miliar pada masa pemerintah Usman Jafar tahun 2004. Total penyertaan modal dalam kurun waktu itu sebesar 4,4 milyar rupiah. Terakhir adalah penyertaan modal yang diberikan pada 2011 lalu sebesar 5 miliar rupiah. Sebagian besar penyertaan modal ini berujung pada kerugian.

Mantan Direktur Utama Perusda Aneka Usaha, Ali Nasrun, mengakui bahwa Perusda memang sarat dengan masalah. “Mengurus perusahaan ini bikin pusing,” ujarnya. Ketika diminta memimpin perusda saat itu, kondisi perusahaan ini sudah tidak sehat.

Saat dirinya memimpin perusda pada 2001-2002, bidang usaha utama yang dijalankan perusda adalah usaha transportasi perintis ke berbagai daerah. Menurutnya usaha ini memang tak memberikan keuntungan finansial, “Tetapi cukup membantu masyarakat di daerah.” 

Mantan Direktur Utama Perusda Mahendra Jaya periode 2003-2006 mengatakan, kerugian yang dialami perusda karena biaya operasional perusahaan lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh. Biaya operasional terbesar adalah untuk membayar pegawai. Beban untuk gaji karyawan dan direksi perusda mencapai hingga 60 persen dari total biaya operasional.

Karena itu ketika menjabat, Mahendra Jaya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 54 karyawannya dan hanya menyisakan 5 karyawan. “Setelah saya lihat, biang masalahnya memang peruda ini mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menggaji karyawan. Sementara produktifitas tak maksimal.”

Perusda harus membayar uang pesangon sebesar 800 juta rupiah. “Ini sebuah nilai yang besar saat itu. Beban perusda semakin besar. Tapi kalau saya tidak memberhentikan karyawan, kondisi keuangan perusda akan semakin terbebani.”

Sebagai gantinya, perusda menggunakan tenaga karyawan kontrak yang dibayar berdasarkan beban kerja. Anehnya, perusahaan ini tidak memiliki pegawai yang mengurus masalah keuangan dan pembukuan yang berlatar belakang ilmu ekonomi, baik manajeman maupun akuntansi.

Dalam laporan BPK diketahui bahwa 50-60 persen dari beban gaji, tunjangan, dan honor merupakan gaji yang dibayarkan kepada direksi, yakni direktur utama, direktur administrasi dan keuangan, dan direktur teknik dan pemasaran.

Ketika ditanya berapa gaji direktur Perusda, Suryansyah mengatakan, saat dirinya dilantik para direksi sama sekali tak menerima gaji. “Uang dari mana?? Waktu kami jadi direksi, satu rupiah pun tidak ada uang. Utangnya pun bertumpuk. Kami menggadaikan SK Direksi ke Bank Kalbar untuk dapat pinjaman. Untuk operasional. Ini kantor bolong-bolong waktu itu.”

Mantan Direktur Utama Perusda, Ali Nasrun, mengakui bahwa perusahaan daerah memang belum dijalankan dengan profesional. Bahkan ada imej bahwa perusda adalah tempat “pembuangan” para mantan pejabat atau orang yang dekat dengan gubernur.

Ali Nasrun sendiri berlatar belakang akademisi. Dia mengajar di Fakultas Ekonomi Untan. Namun pada periode jabatannya, beberapa direksi adalah orang-orang gubernur. “Periode berikutnya juga tidak jauh beda,” ujar Ali Nasrun.

Apa yang disebutkan Ali Nasrun cukup beralasan. Jika menilik pada data-data mengenai orang-orang yang menjabat perusda, diketahui bahwa sebagian besar mereka punya hubungan dengan kantor gubernur. Bahkan saat ini salah seorang direktur Perusda, Ignatius Lyong, adalah mantan Asisten I pemerintah provinsi.

Tidak hanya itu, 2 dari 3 dewan pengawas Perusda saat ini adalah para pejabat pemprov. Yakni Maryadi yang merupakan asisten administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah. Serta Ana Veriana yang menjabat Sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda.

Salah satu Direktur Perusda saat ini Suryansyah tidak membantah kedekatannya dengan Gubernur Kalbar Cornelis. “Kalau itu saya tidak bisa bilang tidak-lah. Tanda petik lah.. Saya (memang) kenalah. Karena dulu saya (adalah) salah satu bakal calon kandidat wakil gubernur. Balon. Meski tidak terpilih,” kata Suryansyah.

Pengelolaan yang buruk serta birokrasi yang berbelit dituding sebagai penyebab atas berbagai masalah yang dihadapi Perusda sehingga selama bertahun-tahun perusahaan ini hanya menguras keuangan daerah.

Menurut Paulus Florus, 80 persen perusda di Indonesia ini tidak sehat. Artinya tidak banyak Perusda yang mampu memberikan laba yang optimal untuk menambah pendapatan bagi daerah masing-masing. Yang terjadi justru perusda kerap membobol keuangan daerah.

“Maka saya percaya bahwa ada sesuatu yang secara prinsipil salah baik secara struktur dan lebih-lebih soal paradigma, karena pemerintah kita masih belum punya visi bisnis yang baik. Bisnis yang bisa mensejahterakan rakyat dan sekaligus menghasilkan penghasilan yang besar bagi pemerintah provinsi,” ujar Florus.

“Saya merasa ini aneh. Orang per orang secara pribadi bisa punya usaha yang begitu besar, sementara perusahaan milik pemerintah yang teorinya modal punya, kekuasaan punya, tetapi kenyataannnya tidak maju.”

Kekeliruannya, pertama, dilihat dari struktur organisasi, “Perusda di seluruh Indonesia itu kalau dilihat dari struktur nasional kan, Perusda itu adalah bagian kecil yang berada di bawah kementrian dalam negeri. Menurut saya ini tidak tepat. Akan lebih baik jika BUMD strukturnya berada di Kementrian BUMN. BUMN untuk skala nasional dan BUMD untuk skala daerah.”

“Sehingga strukturnya jelas. Dengan begitu, BUMD itu diletakkan dalam fungsi sebagai usaha bisnis. Sementara ketika diletakkan di bawah Depdagri, kesannya dan itu sangat nyata di dalam praktek, BUMD ini aparat birokrasi. Tidak jauh berbeda dengan pegawai di kantor gubernur. Padahal kan itu usaha bisnis tapi diperlakukan seperti birokrat, tentu tidak jalan dia,” keluh Florus.

“Kedua, sifat dasar dari birokrasi pemerintahan itu memang bertentangan dengan sifat dasar dunia bisnis. Sebagai contoh, bisnis kan memerlukan kecepatan, bagi bisnis jika ada peluang dan tidak kita tangkap, peluang itu akan hilang. Tapi dalam birokrasi itu kan prinsipnya kehati-hati. Ada peluang, tetapi kita hati-hati dan lama membuat keputusan peluang segera hilang.”

“Saya beberapa kali beberapa kali ada sejumlah investor yang datang untuk investasi di sini, tetapi karena aturan-aturan yang mengikat perusda seperti harus ada ijin dari gubernur dan ijinnya lama bisa sampai 4-6 bulan, investor ya keburu kabur duluan.”

Sebagai contoh pernah ada investor dari Denmark yang hendak membangun perusahaan pengolahan VCO (minyak kelapa murni) di Kalbar, mereka melihat kelapa di Kalbar Potensinya besar dan organik. Mereka sudah punya pasar di Eropa. Mereka sudah siap membangun pabrik, mesin-mesin sudah punya dan mereka minta perusda mendirikan Gedung.

“Kami pun coba hubungi satu gudang milik dinas pertanian yang sekarang tidak difungsikan. Itu besar. Dan cukup untuk digunakan sebagai pabrik. Tetapi ijinnya tidak keluar-keluar sampai 6 bulan diurus tidak keluar-keluar, karena pemakaian gudang menurut pemrpov harus ijin menteri pertanian. Akhirnya investor dari Denmark itu lari dan sekarang bikin usaha di Bangkok. Melalui email mereka mengatakan, di Thailand mereka kami mengajukan ijin 3 minggu beresa, di Indonesia 6 bulan tak selesai.”

“Malu saya sebenarnya. Tapi itulah, bisnis memerlukan kecepatan, menangkap peluang, sementara birokasi pernuh kehati-hatian. Ikut prosedur, lihat aturan ini itu dll,” kata Florus.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Tanjungpura Eddy Suratman mengatakan keberadaan Perusda di Kalimantan Barat di masa lalu memang diperlukan. “Misalnya, saat itu kan tidak ada perusahaan bus swasta yang masuk ke pedalaman karena potensi rugi, sehingga perlu-lah Perusda masuk ke sana untuk menyediakan angkutan,” jelas Eddy. 

Dalam perjalanannya kemudian, menurut Eddy, tujuan awal pendirian Perusda tidak terpenuhi. Baik dalam konteks mendatang PAD maupun pelayanan masyarakat. “Saya tidak tahu mengapa  kemudian Perusda tidak jelas core bisnisnya apa. Mereka seperti melakukan banyak hal tapi tidak melakukan banyak hal, sampai usaha fotocopi pun dilakukan. Apa bedanya dengan perusahaan swasta yang lain?” tanya Eddy Suratman.

Karena ketidakjelasan core bisnis itulah sehingga perusahaan itu membebani keuangan rakyat Kalbar lewat APBD. Menurut Eddy, sejak lama Perusda tidak memberikan kontribusi pada APBD.

“Dulu pernah memberikan keuntungan Rp100 juta pertahun. Itu pun tak sebanding dengan penyertaan modal milyaran rupiah yang dikucurkan. Kalau uang itu disimpan dalam bentuk deposito saja, sudah berapa keuntungan yang didapatkan? Berapa rupiah uang yang bisa dinikmati warga yang masuk ke APBD?” tambah Eddy Suratman.

Dalam laporan BPK disebutkan bahwa setoran atas PAD kepada pemerintah Provinsi Kalbar berasal dari modal perusahaan sendiri, bukan dari laba usaha. Perhitungan setoran PAD ini tidak sesuai dengan peraturan (Perda) pendirian Aneka Usaha. Misalnya setoran PAD pada 2006 sebesar 100 juta rupiah itu berasal dari modal usaha sendiri, yakni divisi pupuk, bukan berasal dari laba perusahaan. Sedangkan setoran PAD pada 2007 berasal dari penarikan penyertaan dana pada PT Nikko Securities Indonesia.

Mantan Direktur Utama Perusda Ali Nasrun mengatakan Perusda memang tidak semata-mata bisa dituntut untuk mengejar profit. Menurut Ali Nasrun, suatu perusahaan memang harus untung dan tidak rugi terus. Tetapi tidak berarti harus mengejar profit.

“Misalnya usaha untuk merintih transportasi ke daerah terpencil saat swasta belum ada yang mau melakukannya. Perusda memang tak mendapatkan untung, tetapi masyarakat yang diuntungkan,” jelasnya.

Eddy Suratman mengusulkan, “Kita evaluasi total Perusda ini. Kalau toh dia tak memberikan potensi keuntungan untuk mengembalikan penyertaan modal. Daripada berkepanjangan menambang rugi.  Ya kita bubarkan saja. Atau kalau masih mau, kita ganti menjadi perusahaan yang lebih profesional seperti PT. Kemudian core bisnisnya harus jelas. Daripada rugi terus.” Soal manajemen, menurut Eddy Suratman, harus dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten. “Jangan hanya karena kedekatan.”

Rustam Halim dari Barisan Anti Korupsi, mengatakan ketidakjelasan pengelolaan Perusda rentan dimanfaatkan golongan tertentu untuk mencari keuntungan tertentu. “Perusahaan daerah semestinya harus terus diawasi supaya tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.

Aset perusahaan juga banyak yang hilang dan rusak. Sejumlah aset tanah bahkan diserobot pihak lain. Misalnya tanah bekas Galangan Kapal di Kelurahan Parit Mayor, Pontianak Timur seluas 3.801 meter persegi.  Hal ini diakui Direktur Administrasi dan Keuangan Ignatius Lyong. “Kami sudah melaporkannya ke Polisi. Biarlah mereka yang urus,” ujar Lyong. 

Perusda telah mengajukan penghapusan atas sejumlah aset. Menurut Paulus Florus, banyak aset yang masih tercatat di pembukuan namun kondisinya sudah rusak. Kekayaan berupa aktiva tetap yang masih dapat digunakan untuk kegiatan operasional per 31 Juli 2010 hanya sebesar 4 persen dari total aktiva yang tercatat dalam pembukuan.

“Banyak aset tercatat berbagai jenis seperti mesin pompa aset dan berbagai barang tua yang masih tercatat sebagai aset namun faktanya tidak memiliki nilai ekonomis. Ada juga misalnya pompa air. Usianya sudah 10 tahun. Sudah tidak bisa lagi dipakai. Dulu-kan ada usaha cleaning sercive. Tapi sekarang sudah tidak berjalan. Alat banyak tak terpakai,” jelasnya. 

Bagaimana dengan aset yang hilang seperti Ponton dan Kapal? “Sebenarnya bukan hilang. Itu barang misalnya ponton peninggalan tahun 60an. Sudah keropos. Bahkan ada yang sudah tenggelam,” jawab Florus. 

“Ada juga usaha untuk suplay buku-buku untuk anak sekolah. Banyak buku yang dibeli dari percetakan, dan belum laku. Tercatat sebagai aset sekian ratus juta. Padahal kan namanya buku-buku sekolah, tahun lalu aja kan sudah gak bisa dipakai tahun ini. Gak ada gunanya. Kalau mau dijual pun, dijual kiloan kertasnya. Masak perusda mau jual buku kiloan?”

 

Aktivis Jari Borneo Barat, Faisal Riza mempertanyakan penjualan aset oleh Direksi Peruda. “Aset adalah alat  untuk mendapatkan income, kok dijual?” Menurut Faisal Riza, jika tidak diawasi bisa-bisa aset perusahaan habis dijual.

“Jelas sekali bahwa, uang yang menggunakan uang publik yang disetorkan pada perusda harus bisa dipertanggungkan. Itu uang rakyat, dari pajak dan retribusi. Harus terbuka pengelolaannya, dan juga pengawasannya. Ini sangat eksklusif. Sangat terbatas. Ini rentan terjadi penyelewengan,” katanya.

Anggota DPRD Kalbar Syarif Izhar Assyuri mengusulkan agar ke depannya status Perusda diubah menjadi perseroan terbatas. “Setelah masalah di dalam selesai,” ujarnya. “Kami ada keinginan untuk membuat supaya Perusda lebih profesional. Kita usulkan untuk dijadikan perseroan terbatas saja. Kita melihat bahwa kalau masih berbentuk Perusda masih lemah, karena kepemilikan modal 100 persen pemerintah provinsi, jadi tidak ada kemungkinan pihak ketiga untuk memiliki saham di perusda.”

Dengan perubahan status sebagai perseroan terbatas kepemilikan saham tidak mutlak dimiliki oleh pemerintah provinsi. Pihak ketiga juga bisa menanamkan saham. Manajemen tidak lagi ditunjuk oleh pemerintah provinsi, namun oleh pemegang saham. Jenjang birokrasi bisa dipangkas. Direksi akan memiliki kewenangan yang lebih besar. “Ini akan membuat perusahaan jadi lebih lebih sehat,” ujar Izhar. **